JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung memulai pembangunan 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang mana menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, lalu Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan substansi baku semen melalui metode pengadaan serta distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan warga mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk merancang model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar perekonomian sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun pengerjaan 3 jt rumah diyakini tiada membebani perusahaan serta keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas kegiatan pemerintah ini kan kemudian disertai dengan adanya PMN. Saya tidaklah mengamati bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter terhadap MNC Portal, Hari Senin (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah sudah pernah menyiapkan pendanaan khusus serta dialokasikan untuk proyek di tempat sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa jumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang dimaksud tidak ada sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa pada BUMN karya.
