JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tiada terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mana mengutamakan negaranya harus dicermati, oleh sebab itu ia tak percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa jumlah negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh oleh sebab itu itu, makanya yang mana disasar sekarang adalah negara-negara yang tersebut punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry dalam Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, serta Vietnam yang dimaksud menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang mana punya surplus perdagangan besar dengan Amerika juga karenanya beliau akan mengenakan tarif yang digunakan tinggi bagi barang-barang yang diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengatakan Trump sekarang sudah ada merencanakan tarif minimal 25% terhadap China per semester II-2025. Kemudian juga telah disampaikan tarif perdagangan terhadap Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga telah menyiapkan kebijakan imigrasi yang digunakan sangat ketat terhadap semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing dalam Amerika yang tersebut tak punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya mampu naik. Dan sebab itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang tersebut dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh lantaran itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar bisa jadi ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tidak ada terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana mampu mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
