JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, peluncuran pupuk menjadi penting di membantu produksi, juga memacu produktivitas tumbuhan pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan jumlah agregat penduduk. Berdasarkan data yang tersebut dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keperluan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, total penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keinginan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa jumlah strategi untuk memverifikasi ketersediaan lalu keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam menjamin mengenai ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan juga sikap stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan dan juga menjadi pembaharuan dari Pupuk Indonesia untuk meyakinkan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad di Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pertemuan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, disitir hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya nilai tukar pupuk akan datang berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga jual pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen kemudian 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas vegetasi pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita setiap saat menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia mampu memproduksi pupuk dengan lebih lanjut efisien, dengan lebih besar kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pengerjaan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, dan juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan tarif pupuk tergantung pula pada nilai tukar komponen baku khususnya gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang dimaksud telah dilakukan menerapkan nilai tukar gas ekonomis USD6 per MMBTU.
Di berhadapan dengan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidaklah sanggup belaka dari peran satu institusi. Dia menggalakkan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja serupa demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tak dapat satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
