Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya meningkatkan kekuatan pemeliharaan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, lalu kelompok rentan lainnya pada litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang disebutkan pada Awal Minggu (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China mengungkapkan di 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan dalam seluruh negara itu telah dilakukan menangani 3.318 tindakan hukum yang berkaitan dengan pengamanan lansia, penyandang disabilitas, dan juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa kesulitan sosial yang menonjol lalu bidang-bidang utama yang telah terjadi melanggar kepentingan warga seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang tersebut bukan memiliki izin, lalu masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pengamanan hak kemudian kepentingan kelompok rentan sudah pernah menjadi fokus utama pada litigasi kepentingan umum pada China. Lebih dari 140.000 tindakan hukum litigasi kepentingan umum telah terjadi ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa pada proses penanganan kasus-kasus yang tersebut menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan sudah memprioritaskan masalah-masalah yang tersebut berkaitan dengan perasaan khawatir rakyat yang digunakan mendesak seperti pengamanan ekologi, keamanan obat dan juga makanan, proteksi informasi pribadi.serta penyalahgunaan telekomunikasi.
SPP mencatatkan data di 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 perkara pemeliharaan ekologi lalu sumber daya telah terjadi diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang digunakan melibatkan keamanan obat kemudian makanan dan juga 4.848 perkara terkait pengamanan informasi pribadi telah terjadi ditangani.
