JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan di acara Apresiasi Kemampuan pemerintahan Daerah 2024 untuk kategori pelayanan masyarakat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang dimaksud diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Prestasi eksekutif Daerah tahun 2024 di tempat Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang digunakan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelopor melakukan penilaian dan juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dijalankan pasca melintasi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri dan juga Bappenas, juga survei kepuasan rakyat ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang disebutkan diberikan oleh sebab itu Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih lanjut tinggi dibandingkan dana pengiriman yang dimaksud bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pada rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan rakyat diharapkan akan mampu lebih besar baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah ada memiliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari total itu atau 854 UPP telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang mana tersebar pada 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tersebut dinamis juga terus dilakukan. Pengembangan pelayanan masyarakat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan untuk publik semakin baik, efektif, kemudian efisien. Juga memudahkan warga pada mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian di penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan juga kualitatif, juga berdasarkan data sekunder dan juga survei lapangan.
