BEIJING – Perusahaan induk TikTok , ByteDance yang mana berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang mana memaksanya untuk memasarkan asetnya pada Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey kemudian Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk mengirimkan asetnya ke Negeri Paman Sam dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung menyatakan pada hari Rabu bahwa mereka itu akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok serta ByteDance, dengan mengajukan permohonan perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang digunakan tidak ada menentu dan juga konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator terhadap Biden.
Para penantang mengajukan banding melawan putusan pengadilan yang dimaksud lebih besar rendah yang dimaksud menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebagai perusahaan TikTok menyebabkan “ancaman keamanan nasional yang tersebut sangat besar lalu mendalam” lantaran aksesnya ke beberapa besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga instruksi pribadi, serta kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang dilihat orang Amerika di dalam program tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di tempat Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari hari terakhir pekan mengungkapkan untuk staf perangkat lunak video yang dimaksud bahwa dia akan mencoba mengajukan permohonan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan melawan larangan tersebut, sambil mengantisipasi peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo terhadap staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara di dalam platform digital kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Negeri Paman Sam The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk mengakibatkan kesulitan larangan yang disebutkan ke Mahkamah Agung Negeri Paman Sam kemudian memo internalnya terhadap staf.
