Keselamatan pemilihan gubernur 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

JAKARTA – Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang dimaksud mengalami perkembangan dalam pemilihan kepala daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, perihal keamanan dan juga ketertiban penyelenggaraan pemilihan gubernur kemarin, saya kira tidak ada ada kesulitan yang tersebut sangat serius yang digunakan muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Diskusi Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang digunakan di dalam luar tupoksi merupakan hal-hal yang dimaksud terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin hanya dugaan banyak kalangan masalah kerja Polri yang dimaksud tidaklah sesuai dengan tupoksi hanya sekali ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan gubernur mestinya telah membuktikan kerja Polri yang dimaksud tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang dimaksud datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri di hal menjaga keamanan telah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira dapat katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada ada yang tersebut berlanjut sampai sekarang ya. Kesulitan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang mana sudah ada selesai dilaksanakan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius miliki harapan agar Polri di area tahun 2025 mendatang, semakin professional juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih lanjut baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang tersebut harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR juga eksekutif yang bertanggungjawab berhadapan dengan regulasi pilkada. Bagaimana kedudukan Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang digunakan dihasilkan,” tandasnya.






