JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi komponen bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang digunakan telah terjadi dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pengembangunan infrastruktur produksi dan juga item BBM ramah lingklungan yang disebutkan merupakandukungan KPI berhadapan dengan kegiatan pemerintah untuk menghurangi emisi karbon serta mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, di RJPP perusahaan telah lama dicanangkan penyelenggaraan green refinery atau sarana produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di dalam antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang dimaksud diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, serta Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik pada diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” dalam Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi materi bakar nabati melalui beberapa metode, yang digunakan salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di area Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan unsur bakar berbasis CPO yang mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya item renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi dan juga mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keinginan (BBM rendah sulfur) dalam wilayah Jawa lalu Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Penelitian serta Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi pada diskusi yang disebutkan mengakui, pemakaian unsur bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang digunakan selama ini banyak dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di tempat jalur yang tersebut tepat dengan keberhasilan inisiatif biodiesel, sejalan dengan tren global yang digunakan semakin mengarah pada pemakaian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang harusnya bisa jadi dikejar adalah pemakaian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada pada bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk mengupayakan acara biofuel selain kepastian pasokan substansi baku adalah harganya yang tersebut relatif lebih tinggi tinggi ketimbang unsur bakar fosil. Untuk itu, ia berharap ada dukungan dari pemerintah terdiri dari insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah langkah dengan memberikan insentif untuk meyakinkan ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff bisa saja diterapkan,” tandasnya.
