JAKARTA – Usaha mikro, kecil, juga menengah ( UMKM ) memegang peranan vital pada perekonomian nasional, menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi, juga terbukti tangguh menghadapi krisis, seperti pandemi Covid-19. UMKM mendominasi peningkatan perekonomian dengan menyumbang sekitar 60,5% hasil domestik bruto (PDB) juga mengangkat 96,9% dari total tenaga kerja.
Sebab itu, pemerintah terus memacu sektor UMKM melalui berbagai kebijakan kemudian acara yang diharapkan dapat memajukan sektor yang disebutkan hingga dapat berpartisipasi pada global value chain. UMKM memegang peran penting pada menciptakan ketahanan ekonomi. Ketika pandemi wabah Covid-19 mengguncang perekonomian global, UMKM yang mana beroperasi di dalam berbagai sektor lokal mampu bertahan lalu bahkan berkembang.
Produk-produk lokal pada masa tersebut, seperti masker batik dan juga alat pelindung diri (APD), bukan hanya sekali memenuhi permintaan bursa di negeri, tetapi juga berhasil menembus pangsa internasional. Keberhasilan ini menunjukkan peluang besar UMKM Indonesia untuk berpartisipasi di rantai nilai global.
Selama satu dekade terakhir, pemerintah sudah menunjukkan komitmen yang tersebut kuat di menggalang pengembangan UMKM, teristimewa di memperluas akses lingkungan ekonomi ke luar negeri. Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Sektor Bisnis 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 untuk mengupayakan peningkatan serta perluasan pangsa ekspor bidang usaha kecil juga menengah (UKM).
Peraturan ini memberikan pembebasan bea masuk juga penghapusan PPN atau PPnBM melawan impor barang, bahan, serta mesin untuk tujuan ekspor, yang tersebut dikenal sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi Industri Kecil serta Menengah (IKM). Kemudian, pada 30 Januari 2017, presiden secara resmi meluncurkan kebijakan yang disebutkan di dalam Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kota Boyolali.
Bagi IKM, sarana yang disebutkan bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan cash flow yang mana dapat mengembangkan kapasitas produksi dan juga investasi, dan juga meningkatkan daya saing. Sementara bagi perekonomian nasional, KITE IKM dapat memacu peningkatan komoditas IKM dengan branding nasional yang mana mampu mengisi bursa internasional, menguatkan daya saing Indonesia di penerapan Komunitas Kondisi Keuangan ASEAN, dan juga meningkatkan kekuatan fondasi perekonomian nasional dengan menyokong pengembangan IKM berorientasi ekspor.
Hasilnya, sesuai Laporan Pengaruh Sektor Bisnis Tahun 2023, terdapat 120 perusahaan yang tersebut berkontribusi pada devisa ekspor sebesar USD67,16 juta. Meskipun partisipasi ekspor yang dimaksud hanya saja 0,03% dari total ekspor nasional manufaktur, rasio ekspor dibandingkan impor sudah pernah mencapai 4,01.
Melansir dari laporan Pusat Angka Bea Cukai, infrastruktur yang dimaksud diberikan untuk perusahaan-perusahaan ini mencapai Rp46,82 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.043 orang. Aktivitas ekonomi ini menghasilkan kembali nilai tambah sebesar Rp887,41 miliar juga penanaman modal baru sebesar Rp180,22 miliar. Utilisasi sarana KITE IKM juga menunjukkan tren positif pada 10 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan perusahaan penerima infrastruktur dihadiri oleh peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya.
