JAKARTA – Anggota DPR Negeri Paman Sam menggerakkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mencabut status hak istimewa Hubungan Perdagangan Normal Permanen (PNTR) China . Legislasi ini merupakan kelanjutan dari upaya-upaya Partai Republik untuk mencabut status perdagangan istimewa Beijing mencerminkan keprihatinan yang mana sedang berlangsung berhadapan dengan praktik-praktik perdagangan China, demikian dilaporkan The Hill.
RUU ini bertujuan untuk menjawab kritik terhadap kebijakan perdagangan Tiongkok dan juga bertujuan untuk membebankan lebih tinggi berbagai biaya ekonomi untuk Tiongkok. RUU ini akan menciptakan pembaharuan signifikan pada kebijakan perdagangan AS, khususnya terkait praktik manufaktur China, yang tersebut dianggap merugikan lapangan kerja dan juga lapangan usaha Amerika.
Legislasi ini muncul di tempat berada dalam upaya Amerika Serikat yang tersebut lebih banyak luas di dalam bawah pemerintahan Trump untuk meningkatkan tarif impor China. Langkah ini juga sejalan dengan tindakan sebelumnya yang mana diambil untuk memohon pertanggungjawaban China melawan apa yang digunakan dilihat banyak orang sebagai praktik perdagangan yang dimaksud tidak ada adil dan juga tantangan terhadap persaingan yang adil.
John Moolenaar (R-Mich.), individu pendukung utama RUU tersebut, berpendapat bahwa sudah ada terlalu lama status PNTR sudah pernah merugikan manufaktur AS, mengalihdayakan pekerjaan di dalam luar negeri, kemudian memungkinkan China untuk mengeksploitasi bursa AS.
“Sudah terlalu lama, hubungan perdagangan normal yang permanen dengan Tiongkok telah terjadi merusak basis manufaktur kita, mengalihkan pekerjaan Amerika ke luar negeri, lalu memungkinkan PKT untuk mengeksploitasi bursa kita sambil mengkhianati janji persaingan yang adil,” kata Moolenaar.
Dia menekankan bahwa RUU yang disebutkan akan melindungi keamanan nasional AS, meningkatkan ketahanan rantai pasokan, lalu menghadirkan kembali pekerjaan ke Negeri Paman Sam lalu sekutunya.
Moolenaar memperkenalkan RUU yang dimaksud bersatu Rep. Tom Suozzi (D-N.Y.), sementara versi pendampingnya diajukan di area Senat oleh Sens. Tom Cotton (R-Ark) dan juga Jim Banks (R-Ind). Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mantan senator dari Florida, juga turut mensponsori RUU yang disebutkan ketika pertama kali diperkenalkan pada bulan November.
Restoring Trade Fairness Act akan mengakhiri status PNTR China juga memperkenalkan sistem tarif baru. Di bawah RUU tersebut, barang-barang non-strategis dari China akan dikenakan tarif 35 persen, sementara barang-barang strategis akan dikenakan tarif 100 persen.
Daftar tarif yang mana diusulkan akan selaras dengan Daftar Sistem Teknologi Lanjutan pemerintahan Biden lalu rencana Made in China 2025. Pendapatan dari tarif yang dimaksud akan dialokasikan untuk petani kemudian produsen AS, juga digunakan untuk pembelian peralatan militer di area wilayah Indo-Pasifik. The Hill melaporkan bahwa kenaikan tarif akan dijalankan secara bertahap selama lima tahun.
RUU ini muncul ketika Presiden Donald Trump menyarankan tarif 60 persen untuk impor China dan juga tarif tambahan untuk Tiongkok oleh sebab itu tak melakukan cukup banyak hal untuk mengekang perdagangan fentanil. Dia juga sudah mengisyaratkan prospek tarif terhadap Rusia kemudian negara-negara yang dimaksud membantu perangnya di area Ukraina, yang tersebut mungkin saja termasuk Tiongkok.
