JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dilakukan mengumumkan bahwa beliau akan segera menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan di sebuah postingan di dalam sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat bukan akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa melakukan penandatanganan RUU kontroversial yang digunakan memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi pada kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, kesulitan lama di perekonomian paling maju pada Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah dilakukan menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani dermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan lapisan kulit hitam hingga tahun 2030. pemerintahan Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah merekan di dalam bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan bukan mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang serta butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus mengingatkan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang dimaksud mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di dalam Afrika Selatan serta salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di tempat bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian oleh sebab itu hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berprogres yang mana digadang-gadang akan segera menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan beliau akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah lalu isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Negeri Paman Sam sebagai “mitra kebijakan pemerintah juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang berakar kuat pada supremasi hukum, keadilan juga kesetaraan. pemerintahan Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
