SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing kegiatan ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings pada Singapura. Danantara akan datang mengurus aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum dan juga Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, peluang risiko yang bisa jadi muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis sektor ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan kemudian intervensi kebijakan pemerintah yang kuat. Jika Danantara tidak ada dikelola dengan transparansi juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno di tempat Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud sejumlah yang tersebut tiada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir kemudian konglomerat yang mana miliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara jikalau tak ada mekanisme yang jelas pada pengelolaan kemudian pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings pada Singapura serta Khazanah di area Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang digunakan transparan kemudian independen dapat menyokong kegiatan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi urusan politik juga kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru bisa jadi menjadi beban ekonomi yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan warga pada luar penerima khasiat MBG sanggup terancam.
“Perlu kajian lebih tinggi pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
