JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang digunakan telah dilakukan disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan menyebabkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar menyebabkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI lalu kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang dimaksud kuat, profesional, kemudian fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan kemudian kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang digunakan bisa jadi mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya pada X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang mana menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI serta minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memverifikasi hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen warga harus melakukan konfirmasi ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana meyakinkan bahwa inovasi ini tak akan mengakibatkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan permasalahan dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar pada TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran dikarenakan prestasi, bukanlah oleh sebab itu faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang tersebut makin profesional, kuat, lalu dihormati, baik di tempat pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional kemudian berpihak pada rakyat. Maka justru lantaran itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk juga terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walau tak setuju dengan kebijakan pemerintah, terus-menerus memperkuat kewenangan pemerintah yang sah kemudian berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
