JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang digunakan namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang digunakan lain, satu provinsi ke provinsi yang digunakan lain, satu tempat ke area yang dimaksud lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan perubahan digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet kemudian peningkatan infrastruktur digital , khususnya pada wilayah Terdepan, Terpencil, kemudian Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi di mengikis kesenjangan akses internet pada Indonesia lewat berbagai inisiatif di area Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah ada sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di area Indonesia),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, pemerintahan melalui Kemenkominfo telah dilakukan melakukan beberapa orang upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui kegiatan Kemenkominfo seperti penyelenggaraan infrastruktrur terdiri dari Base Transreceiver Station (BTS) pada wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di dalam indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya dalam wilayah tertinggal, terdepan kemudian terluar (3T). Menururnya, perkembangan akses internet tak dijalankan hanya saja dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus di dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan juga sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, kemudian juga kompetensi yang mana harus dimiliki oleh warga di area Indonesia Timur, penduduk yang dimaksud di area kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, publik sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa saja dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah serta tugas civil society, tugas masyarakat, kita sama-sama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan juga internet yang dimaksud komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
