JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar berbagai laporan yang mengatakan jikalau sejumlah institusi negara yang tersebut menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pengumuman Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang dimaksud tiada netral,” kata Megawati di tayangan video yang dimaksud diputar ketika jumpa pers di area Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang dimaksud dijalankan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap publik Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud lalu mengimbau publik tetap saja teguh berhadapan dengan preferensi urusan politik mereka itu di area pemilihan gubernur 2024.
Megawati sempat menyinggung warga pada Ghana yang mana menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan kebijakan pemerintah mereka. “Pilihlah calon kepala area serta delegasi kepala wilayah dengan bijak. Pilih yang digunakan terbaik, pilihlah yang digunakan mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
