JAKARTA – Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang mana belum membayar pajak nantinya tiada bisa saja mengurus paspor hingga SIM.
Menurut Luhut, hal yang disebutkan mengingat pentingnya digitalisasi di area pelayanan publik. Sistem digital ini dirancang untuk menurunkan birokrasi berlebih kemudian memberikan pengalaman yang digunakan lebih besar mudah dan juga cepat bagi masyarakat.
Lebih sangat lagi, penerapan teknologi ini dapat berdampak pada hal-hal lain misalnya, ada seseorang yang tersebut tidak ada dapat mengurus paspor jikalau belum melunasi pajak. Bahkan, pembaruan izin usaha atau dokumen lain juga bisa saja terhambat jikalau kewajiban tertentu belum dipenuhi.
“Lebih jarak jauh lagi nanti, kamu ngurus paspormu gak sanggup lantaran kamu belum bayar pajak. Kamu gak bisa saja nanti kalau lebih tinggi berjauhan lagi, kamu memperbarui ijinmu di area apa (SIM), gak mampu oleh sebab itu kamu belum bayar ini (pajak),” ungkap Luhut pada konferensi pers di dalam Jakarta, diambil pada hari terakhir pekan (10/1/2024).
Luhut menambahkan, nantinya sistem ini akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) serta big data untuk membantu teknologi ini untuk meningkatkan transparansi di area masyarakat.
“Jadi semua ngerti lalu memang sebenarnya ini memproduksi Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena Kecerdasan Buatan itu Artificial Intelligence dengan big data yang mana kita punya. Yang sedang dibangun terus ini. Itu akan menimbulkan Indonesia ini berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut dengan Dewan Sektor Bisnis Nasional memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, juga efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax juga SIMBARA untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas pada pengelolaan pajak lalu penerimaan sektor mineral dan juga batu bara.
Kedua efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 memverifikasi proses pengadaan barang serta jasa tambahan transparan juga efisien.
