JAKARTA – Dorongan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) menimbulkan partai kebijakan pemerintah (parpol) terus bergulir. Hal itu buntut dari dipecatnya Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, establishment partai kebijakan pemerintah baru oleh Jokowi untuk membuktikan siapa yang digunakan kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung keduanya.
“PDIP: Jokowi tidak siapa2 tanpa PDIP. Pendukung Jokowi: PDIP nyungsep tanpa Jokowi,” tulis Adi Prayitno diakun media sosial resminya @adiprayitno_20, Kamis (19/12/2024).
Adi menyarankan, Jokowi sebaiknya bukan bergabung dengan partai lain yang digunakan mapan melainkan menyebabkan partai sendiri. Sebab bila bergabung partai maka kekuatan Jokowi akan segera terlihat pascatidak bergabung dengan PDIP.
“Sekarang keduanya resmi talak. Menarik klo Pakde bikin partai baru utk buktikan siapa tambahan kuat. Kalo cuma bergabung partai yg mapan, kesaktian Pakde tak terukur pasca tak sm PDIP,” tulisnya lagi.
Salah satu pembuktian siapa yang digunakan lebih tinggi kuat, Menurut Adi, adalah mendirikan partai baru ketimbang mengambil bagian partai lain. Apalagi pendirian partai urusan politik merupakan tradisi yang dimaksud baik di demokrasi.
”Dua poin sebelumnya tadi dibuat sebab Pakde terus-menerus dikaitkan tentang kemungkinan gabung partai lain. Ketimbang terlibat partai lain, menurut awak Pakde lebih banyak mantab bikin partai baru. Tradisi yg baik dlm demokrasi. Kecuali Pakde mau pensiun, tak perlu capak parte,” tulisnya.
Adi menilai, menghasilkan partai baru bagi Jokowi tak sulit mengingat ayah dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu memiliki segalanya.
