JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan mampu sampai pada pelayanan terhadap rakyat bisa saja justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini dapat terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di dalam pemerintahan Daerah, dan juga bisa jadi menyebabkan pelayanan rakyat yang digunakan terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah agregat tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada di area Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tidak ada belaka berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga otoritas Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer dan juga PPPK pada eksekutif juga punya kesempatan besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di area wilayah bisa jadi terjadi pelayanan masyarakat yang digunakan juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai acara makan bergizi gratis (MBG) yang tersebut memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang dimaksud terbatas disamping kegiatan yang mana membutuhkan anggaran besar menimbulkan langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini sanggup mengganggu tercapainya inisiatif dan juga juga mampu memproduksi peningkatan perekonomian 2025, diperkirakan belaka 4,7%. Karena efisiensinya ini belaka untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
