JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi di dalam depan Kedutaan Besar Malaya pada Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Tanah Melayu bertanggung jawab melawan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) pada Perairan Tanjung Rhu, Tanah Melayu oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang mana pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang digunakan tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di area lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Negara Malaysia memohonkan maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah individu korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Malaya agar segera mengajukan permohonan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga mengajukan permohonan untuk pemerintah Malaya melalui Kedutaan Besar Malaya pada Ibukota agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri kemudian keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU lalu berjanji menyampaikannya terhadap pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengatur aksi lanjutan dengan jumlah keseluruhan massa yang mana lebih tinggi besar jikalau tuntutan merek tidaklah segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidak ada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan tambahan besar untuk mengepung pemerintahan Malaya dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
