JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang digunakan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah terjadi terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar dalam DKI Ibukota Indonesia yang digunakan mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang kemudian Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di area beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang dimaksud berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat di laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi lingkungan ekonomi yang digunakan memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang tersebut harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dimaksud dilaksanakan beberapa masyarakat. Ia mengaku bahwa omzet perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup lantaran bukan sanggup menunda kontrak gedung, pendapatan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang digunakan ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidak ada tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin akibat situasi ekonomi yang dimaksud memang sebenarnya lagi sulit dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara permintaan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang memacu PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk juga juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk bidang yang digunakan dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid dalam Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah kemudian DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah dan juga DPR harus bekerja mirip untuk mengantisipasi dampak perekonomian serta ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja pada berada dalam lesunya ekonomi.
