JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim urusan politik Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan kepala daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).
“Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan perkara yang dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 juga seterusnya akan panas,” kata Agung.
Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan memproduksi banyak video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan sejumlah mengungkap nama-nama dahsyat dan juga besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.
Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi kemudian kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi sejumlah persoalan hukum besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.
“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, akibat kan memanh ada kasus-kasus lain yang dimaksud sedang berjalan di tempat KPK, lalu kerugian negara lebih lanjut besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang tersebut di dalam fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terperiksa terkait tindakan hukum dugaan suap dan juga perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang digunakan menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan progresif di dapil mana ketika Pileg 2019.
“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan dituduh Hasto pada Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Sementara Hasto, menerbitkan ucapan usai ditetapkan sebagai terperiksa dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.
“Setelah penetapan saya sebagai terperiksa oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati kebijakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang mana taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang digunakan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang mana disampaikannya tentang demokrasi yang digunakan harus ditegakkan.
“PDI Perjuangan adalah partai yang dimaksud menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana kata-kata rakyat bukan dapat dikebiri, bagaimana negara hukum tiada sanggup dimatikan, kemudian bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang dimaksud menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.
