LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT dan juga DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari peluang kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di pemanfaatan AI. Tidak semata-mata India, beberapa negara lain seperti Australia serta Italia juga telah terjadi memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek dikarenakan ketidakjelasan di cara sistem yang dimaksud mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang digunakan dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan alat Teknologi AI di dalam komputer lalu perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan kemudian program Kecerdasan Buatan (seperti ChatGPT, DeepSeek, lalu lainnya) di dalam komputer kemudian perangkat kantor memunculkan risiko terhadap kerahasiaan data lalu dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutipkan dari Reuters.
Larangan ini tampaknya semata-mata berlaku untuk perangkat yang digunakan di pekerjaan resmi pada kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sejenis akan diterapkan di dalam kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul pada berada dalam kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di tempat mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Artificial Intelligence pada sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah pada era digital ini.
