JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di area Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menghasilkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh serta memang sebenarnya tiada ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya acara yang dimaksud tak mengikat kepala tempat yang tersebut berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian sanggup semata ke depan instruksi sejenis bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang mana disitir Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di tempat Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang tersebut ketika ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, dapat semata mengambil bagian menggerakkan massa menyokong adanya perubahan, dan juga jikalau itu terjadi kedudukan pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons aksi PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan juga tidak ada sewenang mengambil acara populis. Mendahulukan kepentingan bangsa melebihi kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat dan juga perwakilan kepala tempat yang berasal dari PDIP. Megawati meminta-minta kadernya untuk tak bergabung di kegiatan retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala area kemudian delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat pada Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang tersebut sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala tempat lalu delegasi kepala tempat PDI Perjuangan, satu kepala tempat juga duta kepala tempat untuk menunda perjalanan yang digunakan akan mengikuti retreat di tempat Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang dimaksud ditandatangani Megawati tersebut.
