NUSA DUA – Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang digunakan diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tersebut tidak ada belaka mendiskriminasi sektor kelapa sawit secara umum yang dimaksud juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.
Padahal, Parlemen EU sendiri belum dapat menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di area pada aturan tersebut. Bahkan di dalam suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang tersebut serupa sulit untuk dilakukan.
Hal itu menjadi kesimpulan dari pembukaan kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di tempat Nusa Dua, Bali, yang digunakan menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan juga pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.
Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, apabila suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi di hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya dalam luar UE akan bergabung mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.
“Ya memang sebenarnya EUDR itu dari awal memaksakan ‘one size fit all’. Sebenarnya dari awal kita telah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE masih memaksakan pemberlakuannya lalu sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” ucapannya di tempat acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).
Padahal, benchmarking yang disebutkan praktiknya sulit dilaksanakan di dalam wilayah-wilayah yang digunakan berbeda. “Di Indonesia misalnya, tidaklah dapat benchmarking yang serupa dilakukan, misalnya pada kebun kopi di dalam Sumatera kemudian kebun kopi di dalam Nusa Tenggara Timur,” cetusnya.
Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE pada semangat kerja sebanding untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan bukan cuma akan diterapkan di dalam Eropa saja, tapi juga di dalam luar Kontinen Biru tersebut.
Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa pada waktu ini negara-negara lain juga sedang mempersiapkan aturan yang digunakan sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China serta India pun sedang berjuang merumuskan peraturan yang dimaksud mirip dengan EUDR itu,” katanya.
Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi serta karet. “Indonesia adalah produsen terbesar sawit pada dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” tuturnya.
Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tiada hanya saja akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini sebab EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan lalu kehutanan di area Eropa, baik barang impor dan juga ekspor,” jelasnya.
Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang mana terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) di berbagai komoditas pertanian, perkebunan lalu kehutanan.
