JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang mana terlibat di kejahatan terorganisasi kemudian paling korup pada dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari beberapa jumlah nama yang dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan ucapan terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang digunakan masuk nominasi kemudian perolehan pengumuman diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, badan juri, kemudian pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk aksi kejahatan bukan dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di dalam pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga ketika ini bukan ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonis Jokowi bersalah telah dilakukan melakukan tindakan pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi pada pilpres untuk meraih kemenangan salah satu paslon juga tak terbukti di area Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP tak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana sanggup memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara tiada ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah berhadapan dengan kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang mana nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh dikarenakan itu, predikat yang disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang tersebut tak berdasar dari para pemegang hak kata-kata di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi lalu nama baik Jokowi pada mata rakyat Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya lalu meminta-minta maaf untuk Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang digunakan berisi para jurnalis investigasi sejenis belaka dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
