JAKARTA – Penahanan sebagian petinggi subholding Pertamina beserta rekanan melawan dugaan korupsi impor minyak dinilai tak hanya sekali merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang tersebut disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, juga peningkatan Pertamina ke depan.
Ekonom dan juga pakar kebijakan umum UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, persoalan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global serta pemodal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang bermitra pada proyek kilang atau eksplorasi, kemungkinan besar mengevaluasi ulang risiko bekerja sebanding dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad pada keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang mana tercoreng menurutnya akan menyebabkan penanam modal lebih lanjut berhati-hati, khawatir akan peluang kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang tersebut menyoroti skandal ini. “Peliputan penting media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan masyarakat serta pemodal dapat menimbulkan Pertamina tambahan sulit menggaet pembangunan ekonomi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis kemungkinan besar menuntut penerapan compliance dan juga transparansi tambahan ketat sebagai persyaratan kelanjutan investasi.
Reputasi yang tercoreng ini juga mengempiskan tempat tawar Pertamina di negosiasi internasional, misalnya ketika hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di area luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan umum terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan pada skandal ini memproduksi jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah hasil yang merek beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina di tempat mata konsumen turun drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi persoalan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, dapat berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang mana kemungkinan besar beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang tersebut dianggap lebih banyak terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, juga komunikasi intensif bahwa praktik curang telah terjadi dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek pertumbuhan Pertamina di jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen lalu pemerintah kemungkinan besar teralihkan untuk menyelesaikan hambatan hukum kemudian melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi dapat tertunda.
