JAKARTA – otoritas resmi meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga prinsip keadilan kemudian semangat gotong royong.
Berbarengan dengan itu, pemerintah sudah pernah menggelontorkan beberapa jumlah paket stimulus dunia usaha yang dimaksud menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, bidang padat karya, mobil listrik lalu hibrida, dan juga properti.
Paket stimulus yang dimaksud diharapkan menjadi solusi terhadap dampak yang mana ditimbulkan dari penyesuaian 1 persen tarif PPN, salah satunya terhadap kenaikan biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, tarif barang akan naik, sehingga daya beli penduduk dapat tertekan. Selain itu, kenaikan PPN dapat berdampak terhadap utilisasi tenaga kerja lalu merembet pada penurunan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pemerintah menjamin bahwa kenaikan besaran bilangan PPN secara umum untuk komponen baku tidaklah mempunyai pengaruh signifikan.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintahan sudah melakukan antisipasi dengan melakukan konfirmasi material pokok utama yang menjadi input produksi, seperti beras, jagung, kedelai, juga hasil perikanan, tetap saja bebas PPN. Hal ini mengurangi kenaikan biaya produksi bagi bidang yang digunakan bergantung pada komponen baku tersebut.
Lebih lanjut barang seperti tepung terigu, gula industri, kemudian minyak goreng, yang menjadi unsur baku penting di bidang makanan juga minuman, dikenakan PPN namun bebannya ditanggung oleh pemerintah.
“Dengan demikian, nilai unsur baku ini tetap memperlihatkan stabil di area pasar. Selain itu, UMKM dengan omzet di dalam bawah Rp4,8 miliar per tahun dibebaskan dari kewajiban memungut, menyetor, serta melaporkan PPN. Hal ini membantu UMKM yang mana menjadi pemasok material baku atau material pembantu lokal untuk tetap memperlihatkan kompetitif,” tuturnya.
Apalagi, kata Pardede, mayoritas materi baku yang mana digunakan pada produksi di dalam Indonesia adalah lokal. Kenaikan PPN pada material baku impor lebih tinggi kemungkinan besar berdampak pada sektor tertentu, seperti manufaktur berteknologi tinggi atau yang dimaksud bergantung pada materi impor. Lebih lanjut, berbagai material baku serta alat produksi mendapatkan sarana pembebasan PPN. Misalnya, mesin-mesin pabrik juga peralatan tertentu tiada dikenakan PPN, sehingga menurunkan dampak pada biaya produksi.
Pemerintah Berikan Paket Stimulus terhadap Planet Industri kemudian UMKM
Selain menjaga agar material baku tetap memperlihatkan stabil, pemerintah juga sudah pernah melakukan antisipasi lainnya berbentuk paket stimulus bagi dunia usaha, teristimewa untuk pengamanan terhadap UMKM lalu Industri Padat Karya yang mana merupakan backbone perekonomian nasional.
Insentif yang disebutkan berbentuk perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang tersebut telah dilakukan memanfaatkan selama 7 tahun lalu berakhir di area 2024. Untuk UMKM dengan pemasukan di tempat bawah Rp500 juta/tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut.
