JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad mengungkap ucapan menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat dapat dipakai untuk menambahi anggaran acara makan bergizi gratis . Dia menegaskan, penyelenggaraan dana zakat bisa jadi dipakai di acara makan bergizi gratis bila sasarannya adalah warga fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang dimaksud berhak menerima zakat kemudian infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang sebenarnya sasarannya nanti terhadap fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor pada waktu ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima tidak tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang benar mustahik, yang dimaksud perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya hanya sekali menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya telah terjadi memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan terus-menerus kami sampaikan, siapa cuma yang tersebut tidaklah mampu makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa saja urunan untuk membantu anggaran kegiatan makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan juga suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar dapat dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons inisiatif MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila belaka mengandalkan APBN.
“Saya mengamati begini memang benar negara pasti pada bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin inisiatif makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya semata kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidaklah akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan ketika ditemui pada Kompleks Parlemen, Ibukota Pusat, Selasa (14/1/2025).
