Ketua Umum Parpol Diminta Patuhi Pesan Prabowo Agar Menterinya di area Kabinet Tak Main Proyek APBN

JAKARTA – Anggota DPR Bambang Soesatyo mengupayakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang dimaksud mengingatkan para ketua umum partai kebijakan pemerintah (parpol) agar para kadernya yang tersebut nanti duduk pada kabinet tidak ada boleh main proyek APBN. Hal itu guna mengurangi kebocoran APBN yang setiap tahun terus meningkat.

Prabowo melarang para menterinya nanti untuk mencari keuntungan dari anggaran negara di rangka menghindari korupsi. Karena itu, para ketua umum partai urusan politik harus benar-benar selektif di mengusulkan kadernya yang mana akan duduk sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang.

“Partai urusan politik merupakan tulang punggung demokrasi yang mana menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang dimaksud baik. Untuk itu, di menempatkan kader partainya yang tersebut akan duduk di tempat kabinet, ketua partai kebijakan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas juga akuntabilitas dari kader yang tersebut diusulkan untuk menjadi menteri,” ujar Bamsoet di dalam Jakarta, Hari Sabtu (12/10/24).

Ketua MPR RI ke-16 lalu Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pada menentukan arah kebijakan negara partai kebijakan pemerintah memiliki peran yang tersebut sangat penting. Karena pada UUD NRI 1945 partai urusan politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi juga mengusung para pejabat publik, baik pada tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai kebijakan pemerintah perlu dilakukan. Semakin kuat lalu sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berbentuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyat,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan juga Koordinator Wakil Ketua Umum Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, partai urusan politik harus mampu memacu lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi rakyat lalu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mana baik. Partai urusan politik juga harus memilik standar etik internal guna menurunkan risiko korupsi politik.

Berdasarkan data KPK dari 2004 hingga 2023, jumlah keseluruhan tindakan hukum korupsi yang mana melibatkan anggota parpol mencapai 344 kasus, baik anggota DPRD ataupun DPR. Sementara sebanyak 154 bupati/wali kota juga 22 gubernur terjerat tindakan hukum korupsi.

“Sistem demokrasi internal partai kebijakan pemerintah harus berjalan baik lalu terbuka agar partai urusan politik lebih banyak mudah memilih dan juga mengirim kader terbaik untuk duduk di area pada pemerintahan. Partai kebijakan pemerintah jangan cuma menjadi milik segelintir orang, sehingga pada mengajukan kader yang mana duduk pada eksekutif cuma berdasarkan ‘kedekatan’, tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan juga akuntabilitas kader yang diajukan,” ucapnya.