JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum serta HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang mana dikaitkan dan juga dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan persoalan hukum yang sudah ada lama sekali lalu berlarut-larut. Publik sudah ada mengamati tahapan drama demi drama yang tersebut terjadi juga tiada kunjung ada satu langkah yang dimaksud tegas atau definitif yang tersebut kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno dikutipkan Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah pernah usai lalu PDIP telah lama melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan di konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di tempat jalan-jalan protokol di tempat Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dijalankan di dalam medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng serta seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum untuk elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian bukan membayangkan bahwa perkara ini tak bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, ia berharap agar perkara seperti itu sanggup dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan juga dijalankan dengan prinsip yang tersebut baik.
