Lembaga Penelitian Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Informasi Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi melawan pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang digunakan akurat.
Direktur Penelitian Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang mana merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat lalu Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan hanya waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut masalah data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru memohonkan Luhut bukan bersikap reaksioner menghadapi kritik yang tersebut dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang digunakan berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang mana tepat juga baik bagi publik.
“Kami justru mengawasi Pak Luhut yang tersebut seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi juga bermanfaat bagi kebijakan masyarakat yang tersebut tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan serta ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tidaklah setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai acara Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi tidak ada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang disebutkan juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, kemudian Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan lalu keraguan responden yang dimaksud tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi dan juga pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
