JAKARTA – Arab Saudi membuka pernyataan mengenai nasib keanggotaan BRICS , setelahnya sebelumnya menolak bergabung walaupun mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara berprogres terdepan yang digunakan dipimpin Rusia-China. Menteri Sektor Bisnis serta Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim mengungkapkan masih mengevaluasi potensi menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok kegiatan ekonomi yang mana dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, juga China, yang kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, kemudian Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS tak berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami sudah diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami telah lama diundang ke sejumlah jaringan multilateral lainnya pada masa lalu secara historis,” kata menteri sektor ekonomi Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Wadah Perekonomian Global di area Davos, Swiss.
“Kami menilai banyak aspek berbeda sebelum kebijakan dibuat juga ketika ini, kami berada di area tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk menyokong tambahan berbagai dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi sama-sama dengan lima negara lainnya, sudah diundang untuk menjadi anggota kelompok yang dimaksud selama KTT BRICS ke-15, yang digunakan diadakan di tempat Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, pasca Presiden Javier Milei menentang langkah yang disebutkan untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS bukan bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS telah lama menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, kemudian Uzbekistan – yang mana mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang digunakan diselenggarakan oleh Rusia pada Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, pasca lebih besar dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara tumbuh tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen pada sesi khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, serta acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tak mengambil bagian pada persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
