JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidaklah profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi serta melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih serta reposisi terhadap para petinggi yang digunakan ada dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di area semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di tempat Kejagung dipicu oknum jaksa yang dimaksud diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di tempat Pengadilan Tipikor DKI Jakarta Pusat, Awal Minggu (10/2/2025), JPU cuma menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang disebutkan yang memicu kejanggalan di penanganan perkara tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang dimaksud sedang ditangani termasuk dugaan permainan di melepas aset sitaan sebab dinilai terpencil dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak lantaran akan memperburuk penyidikan yang mana selama ini kewenangannya ada dalam Polri.
