JAKARTA – Petisi Warga Ibukota Antikorupsi mengatur aksi demonstrasi pada Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang dimaksud menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP juga pengadaan alat kemampuan fisik (alkes) di area Provinsi Banten.
Ketua Petisi Komunitas DKI Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua persoalan hukum yang dimaksud menyeret nama calon gubernur kemudian duta gubernur Jakarta. “Kami meminta-minta untuk KPK untuk bisa saja memberikan kepastian hukum terhadap skandal perkara dugaan perkara yang melibatkan Pramono Anung pada skandal persoalan hukum e-KTP,” kata Hasan di tempat Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, tindakan hukum pengadaan proyek alat kemampuan fisik di dalam Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua persoalan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya sudah bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan permasalahan Pramono Anung serta Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang pada akhirnya mampu mengakibatkan perkiraan yang digunakan bukan jelas pada ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang tersebut bersih dari korupsi. “Terbukti merek telah menjabat di tempat pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
