JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian fokus Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara atau APBN tahun 2025 . Adapun, postur APBN 2025 yakni target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun yang dimaksud terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan lalu cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, lalu penerimaan hibah Rp0,6 triliun.
Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, di tempat mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun kemudian transaksi ke area sebesar Rp919,9 triliun.“ Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di dalam Istana Merdeka Ibukota Indonesia pada Selasa (10/12).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan memperkuat prioritas konstruksi sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan acara makan siang gratis, institusi belajar dan juga kesehatan, juga pelaksanaan pemeliharaan sosial yang digunakan makin tepat sasaran.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja lembaga pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah adalah belanja tertinggi fungsi sekolah di dalam APBN kita,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, proteksi sosial mencapai Rp503,2 triliun lalu untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, kegiatan makan bergizi yang mana dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian pada tempat kemudian teristimewa di dalam desa-desa, pada rangka untuk mensuplai keperluan acara makan siang bergizi. Dengan demikian, inisiatif makanan bergizi disertai dengan dana desa yang tersebut sebesar Rp70 triliun akan mampu menggerakkan desa dengan ukuran aktivitas dan juga juga ukuran uang yang digunakan meningkat.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kemampuan fisik gratis yang mana dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan juga pembangunan Lumbung Pangan Nasional Daerah serta Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Ini tetap saja diarahkan agar terjadi sinkronisasi serta sinergi antara belanja pusat kemudian area sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan juga pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
