JAKARTA – Realitas ditutupnya beberapa jumlah pabrik yang dimaksud dihadiri oleh dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berjuang di tempat Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala pembangunan ekonomi dan juga menggerakkan masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.
Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan perubahan struktural ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor lapangan usaha manufaktur, yang digunakan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi proses pengolahan lebih lanjut sumber daya alam, kemudian mendatangkan pembangunan ekonomi yang tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia di keterangannya dikutipkan pada Jakarta, Hari Senin (10/3/2025).
Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, dan juga belum konsisten.
“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu mampu diadakan dengan pemberian subsidi untuk korban PHK, menyediakan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar merek dapat bekerja dalam sektor lain, lalu menghubungkan merekan dengan potensi kerja baru,” katanya.
Mengutip data BPS yang mana dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang mana menganggur lalu jumlah total ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK dalam awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran pada Indonesia menempati level tertinggi di tempat ASEAN. Tiap April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Negara Malaysia (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) juga Tahiland (1,1%).
“Sampai dengan akhir Februari lalu, dia yang digunakan terkena PHK itu sudah ada mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan mencoba di area Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.
Iklim Investasi
Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik pemodal jikalau tantangan lain bukan dibenahi.
“Memang kita berhasil naik pada peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang mana berbelit, lalu kebijakan yang mana kerap berubah harus segera diperbaiki untuk menggerakkan tambahan berbagai investasi,” ujarnya.
- BNI Beri Cashback hingga Rp10 Juta untuk Penanaman Modal Sukuk ST014 lewat Wondr
- Kanada Siap Berinvestasi Dukung Transisi Daya Indonesia
