JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan biaya gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang mana menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan biaya gas alam di dalam di negeri, baik yang untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, tarif gas Indonesia pada waktu ini telah terlalu tinggi, apabila melebihi dengan harga jual gas alam internasional yang hanya saja USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru sekadar ditemukan sumber gas di dalam Aceh yang sangat jauh lebih tinggi besar 18 kali lipat dari yang digunakan pada hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya harga jual gas alam dalam Indonesia serupa dengan yang tersebut pada berlakukan di dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai gas bidang yang mana disubsidi hanya sekali untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tersebut bukan mendapatkan subsidi mayoritas hasil sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal lalu tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai tukar gas lapangan usaha di dalam Malaya yang tersebut sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, tarif gas lapangan usaha pada Thailand adalah USD5,5 per MMBTU lalu harga jual gas bidang di tempat Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana sektor kita bisa saja bersaing di dalam domestik maupun internasional jikalau nilai tukar gas alam untuk bidang pada Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di dalam sektor pertanian, lapangan usaha pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan jikalau biaya subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka nilai tukar pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di dalam Indonesia dan juga nilai beras yang tersebut pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat jauh lebih besar mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidaklah mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan nilai tukar gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa jadi turun menjadi identik dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga harga jual produk-produk lapangan usaha akan hemat serta daya beli publik kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih lanjut meningkatkan iklim usaha lapangan usaha yang ada di dalam Indonesia sehingga bukan gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan sektor di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga dunia usaha menjadi berkembang 8% sesuai target yang diinginkan Presiden Prabowo.
