JAKARTA – eksekutif siap menangani prospek kebakaran hutan serta lahan (karhutla) pada 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di tempat Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang tersebut dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan juga lahan (Karhutla) di dalam wilayah ASEAN, dan juga tindakan lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan banyak komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja identik lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah penyelenggaraan lalu pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang tersebut akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sebanding regional di pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak dan juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga juga otoritas Daerah sangat penting dan juga terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan dijalankan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa pada kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya membuka lahan dengan api, baik oleh penduduk maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang tersebut matang, kami pastikan terhadap warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani peluang Karhutla di area 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang tersebut membahayakan kebugaran masyarakat,” pungkasnya.
