JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang dilantik hari ini di area Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah terjadi melakukan langkah yang mana tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih tinggi banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih yang mana mampu menjabarkan apa yang dimaksud diinginkan oleh Prabowo. Dia mengamati konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang dimaksud kompatibel pada arus yang digunakan deras,” kata Syahganda yang mana juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang mana dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR serta masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah pernah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, dan juga dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang melakukan demo besar-besaran menyalahkan pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud sanggup dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohonkan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo dan juga memulai pembangunan komunikasi yang tersebut baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang tersebut pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
