JAKARTA – Menteri Komunikasi juga Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berada dalam berpacu dengan waktu untuk mewujudkan pembentukan Lembaga Perlindungan Angka Pribadi (PDP). Budi Arie menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
“Perlindungan data pribadi adalah isu krusial di tempat era digital. Kami berikrar untuk mengeksekusi amanat UU PDP,” tegas Budi Arie pada Kantor Kominfo, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (1/10).
Koordinasi intensif sedang dijalankan dengan Kementerian PAN-RB serta Sekretariat Negara untuk mengeksplorasi pola pembentukan lembaga ini. Menkominfo mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama mengajukan proposal ke Sekretariat Negara kemudian pada waktu ini mengantisipasi tanggapan.
Selain pembentukan Lembaga PDP, Budi Arie juga menyoroti urgensi revisi Peraturan otoritas (PP) 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem lalu Transaksi Elektronik. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal di area sektor Teknologi Data dan juga Perekonomian Digital (ITE), khususnya data center.
“Kami ingin menciptakan kebijakan yang digunakan lebih banyak atraktif untuk menarik investor, sebab kita bersaing dengan negara-negara lain seperti Malaysia,” jelas Budi Arie.
Dengan waktu yang mana semakin terbatas, Menkominfo bertekad untuk menyelesaikan tugas penting ini demi mewujudkan pemeliharaan data pribadi yang komprehensif juga menggerakkan pertumbuhan pembangunan ekonomi di area sektor digital Indonesia.
