Bengkulu – Himpunan Pertashop Merah Putih Nusantara mengklaim unit-unit usaha Pertamina Shop –distributor barang Pertamina berskala kecil– setempat mengalami kerugian total sekitar Rp1,8 miliar.
"Kerugian itu akibat situasi darurat, yakni pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Daerah Perkotaan Bengkulu. Jika ditotal 140 Pertashop yang tersebut aktif, kerugian mencapai Rp1,8 miliar, ini memang benar akibat dari pendangkalan alur," kata Ketua Umum DPP HPMPI Steven lewat arahan elektronik diterima pada Bengkulu, Minggu.
Pertamina Shop atau lebih lanjut dikenal dengan Pertashop merupakan distributor produk-produk Pertamina berskala kecil.
Pertashop (Pertamina Shop) adalah agen distribusi kecil pada bawah pengawasan PT. Pertamina yang dimaksud melayani konsumen pada tingkat desa atau tempat ke luar jangkauan tempat SPBU (stasiun pengisian materi bakar umum).
Menurut ia bahwa kondisi terparah sejak usai Lebaran Idul Fitri 2025 atau sekitar 10 hari terakhir. Pertashop bukan mendapatkan suplai seperti biasanya, akibat pasokan BBM terbatas.
"Kami telah mengalami kekosongan sejak lebaran, parah sekali, per Pertashop mengalami keterlambatan pengiriman lima hingga hari. Kondisi tak identik dengan SPBU, SPBU permanen dapat suplai," kata dia.
Keberadaan BBM selama alur Pelabuhan Pulau Baai belum dapat dilewati kapal pengangkut BBM Pertamina, yakni dari beberapa lokasi, di antaranya Teluk Kabung, Lubuk Linggau, dan juga Terminal BBM Panjang, pasokan didistribusikan menggunakan transportasi darat.
Akibatnya, ujar beliau tidaklah semua stasiun pengisian Pertashop yang tersebut sanggup dipenuhi dari upaya pendistribusian menggunakan mobil tangki dari provinsi tetangga tersebut.
"Kami beli tunai, tapi menanti diantar BBM lima hingga tujuh hari kemudian," ujarnya.
Pengadaan BBM per hari tidaklah menentu berapa kiloliter yang mana akan didapat, bahkan ada yang dimaksud sudah ada sampai lima hingga tujuh hari Pertashop tutup.
"Karena armada (Pertamina) terbatas lalu depot di suplai dari Lubuklinggau (Sumatera Selatan), jarak tempuh sangat jauh, awak mobil tangki tentu penting istirahat begitu tiba ke Bengkulu ini menyebabkan keterlambatan juga keterbatasan jumlah total distribusi," ucapnya.
Minta kepastian Kemenhub
Sebelumnya, Pengelola Bengkulu Helmi Hasan mengajukan permohonan Kementerian Perhubungan RI agar mendeklarasikan pengelolaan alur ke pemerintahan Provinsi Bengkulu akibat situasi pendangkalan alur tak kunjung selesai, serta Pelindo dinilai tidaklah kritis mengatasi kesulitan alur sudah ada hampir 18 tahun.
"Saya minta Pelindo kibarkan bendera putih (tanda tak sanggup) juga memohonkan terhadap Kementerian Perhubungan menyerukan pengelolaan alur ke otoritas Provinsi Bengkulu bukanlah ke Pelindo lagi, dikarenakan rakyat Bengkulu yang dimaksud jadi musibah bukanlah rakyat Pelindo," kata Pengelola Bengkulu Helmi Hasan.
Gubernur Helmi mengaku geram dan juga marah sebab status alur tak kunjung selesai akibatnya Bengkulu mengalami kerugian salah satunya warga Pulau terluar Negara Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano Daerah Bengkulu Utara.
Warga Enggano merasakan beberapa jumlah dampak serta permasalahan sejak kapal dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tiada bisa jadi berangkat ke Pulau Enggano dan juga sebaliknya.
Gubernur Helmi mengutarakan otoritas Provinsi Bengkulu telah terjadi berulang kali menemui pihak Pelindo namun status alur masih tak bisa jadi dilalui kapal.
"Solusinya penanganan alur harus kita ambil alih (jika Pelindo tidaklah mampu menyelesaikannya), dikarenakan sudah ada belasan tahun permasalahan pendangkalan alur terbentuk dan juga sudah menghabiskan anggaran banyak miliar rupiah," ujar Helmi.
Artikel ini disadur dari Pertashop Bengkulu klaim rugi Rp1,8 miliar akibat pendangkalan alur
