Anggota JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Bidang Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Baik ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Keamanan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan sudah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan pada Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang dimaksud menimbulkan BPJS Aspek Kesehatan dapat berjalan dengan baik pada Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di tempat Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya segera ke rumah sakit. Di di sini masih ditahan pada puskesmas , baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang dimaksud diresmikan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah dilakukan menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk melakukan konfirmasi distribusi Kartu Indonesia Baik mampu lebih lanjut merata sehingga seluruh warga sanggup mendapatkan akses di tempat bidang kondisi tubuh juga menegaskan rakyat yang dimaksud sudah ada mempunyai Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang tersebut sesuai standar juga berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah wilayah bersinergi serta berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu permintaan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan serta pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras dan juga sanksi untuk rumah sakit yang dimaksud memungut biaya bagi publik pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek mampu saya copot kepala rumah sakitnya, bisa saja dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS pada Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tidak ada mempersulit rakyat yang mana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik juga jangan dipersulit. Saya hanya saja minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk penduduk kurang mampu. Apalagi, pandemi wabah Covid-19 sudah pernah merusak tatanan kemampuan fisik tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.
