pemilihan kepala daerah 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral dan juga Jaga Marwah Institusi
JAKARTA – pemilihan kepala daerah Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika urusan politik pada wilayah menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya pemilihan gubernur berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis.
”Polri harus mampu menjamin kemudian meyakinkan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan dituduh yang digunakan terjadi pada tingkat daerah, khususnya Maluku pada masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement lalu bebas dari kepentingan urusan politik praktis,” kata Widya ketika Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri serta jajaran Kapolda se-Indonesia di tempat Gedung DPR Senayan, Jakarta, Hari Senin (11/11/2024).
Menurut legislator Dapil Maluku itu, pada praktiknya kerap ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon juga memfasilitasi paslon lain.
“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menyebabkan konflik of interest juga berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menimbulkan borderline untuk seluruh jajarannya dalam tingkat daerah. Hal itu agar Polri tetap memperlihatkan berpegang pada netralitas kemudian profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang dimaksud fair.
“Ini harus dipertegas di area di forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di area tingkat wilayah agar tidak ada menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan urusan politik pribadi serta mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.
Widya yakin netralitas juga profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tersebut tak kemungkinan besar dapat ditukar dengan tawaran urusan politik ataupun kepentingan subjektif. “Saya manusia mantan Bhayangkari yang telah bertahun-tahun berada di tempat lingkungan Polri di mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka telah menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga keberhasilan institusi Polri,” imbuhnya.
