JAKARTA – Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman ( PKP ) berusaha mencapai kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini di rangka mengupayakan daya beli rakyat melawan hunian yang layak, sekaligus menyokong capaian kegiatan 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami memiliki target rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga memacu pendanaan KPR FLPP juga SBUM dan juga inovasi proporsi APBN serta Bank yang digunakan sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih lanjut banyak penduduk untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara di keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan memacu skema pembiayaan perumahan yang digunakan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan beberapa orang bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target serta jumlah total rumah bersubsidi sanggup tambahan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna membantu peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP mengajukan permohonan tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah keseluruhan anggaran yang tersebut tersedia untuk 2025 belaka Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keperluan dana konstruksi rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada permintaan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan lantaran sektor properti dapat membuka keran penanaman modal sekaligus menggalakkan berjalannya sektor sektor kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi warga luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Rencana Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut lanjut mengenai permintaan anggaran yang diperlukan,” tambah Wamenkeu.
