JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) serta anggota Global Plastics Alliance (GPA) menghadirkan menyepakati perjanjian ambisius serta dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah serta daur ulang.
Pada pertemuan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang mana akan dimulai pada Senin, (25/11) di dalam Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait banyak topik penting, termasuk model yang akan digunakan instrumen hukum internasional yang digunakan mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC lalu GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang dimaksud menghormati keinginan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja sama-sama untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang tersebut sangat berbeda dan juga membutuhkan solusi yang mana berbeda pula.
“Pendekatan global yang dimaksud seragam terhadap kebijakan dan juga regulasi tidaklah akan berhasil. Oleh dikarenakan itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara juga wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang tersebut paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang dimaksud tepat antara kewajiban global lalu langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga dia dapat menerapkan solusi yang mana disesuaikan dengan kondisi mereka itu secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang tersebut menggunakan plastik di dalam tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai substansi baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk unsur mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus miliki elemen-elemen umum kemudian persyaratan pelaporan yang meyakinkan akuntabilitas negara di melacak kemajuan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, dan juga daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia pada Global Plastics Alliance Edi Rivai menyatakan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di area mana semua program plastik digunakan kembali, didaur ulang, lalu dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan sampah plastik.
“Transisi menuju sektor ekonomi sirkular akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, mengupayakan perkembangan ekonomi, dan juga menciptakan lapangan kerja, khususnya pada negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah juga daur ulang yang tersebut kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada merancang sirkularitas pada seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang tersebut bertanggung jawab kemudian mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mana sesuai dengan keperluan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
