JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Penting Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang tersebut dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan penanam modal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur khasiat bagi penduduk luas, hingga kemungkinan dampak lingkungan lalu sosial yang mana ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan semata-mata keinginan,” ujar Said Didu pada waktu ditemui dalam Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh rakyat tidak sekedar kepentingan industri untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal berbagai peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir belaka untuk serta digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya sekali bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan sarana kemudahan yang tersebut diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, dan juga ekonomi yang digunakan ada di proses pengerjaan PSN sanggup ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang mana protes, negara yang mana harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak hanya saja itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 pada era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di tempat akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dimaksud dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
