JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) membuka pengumuman menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja di tempat Indonesia yang mana terdaftar inisiatif Keamanan Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengungkapkan apabila implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang disebutkan bukanlah merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang digunakan disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih lanjut lama pada pencairan kegunaan jaminan pensiun. Hal ini khususnya bagi perusahaan yang tersebut menerapkan usia pensiun di dalam bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu menanti pencairan kegunaan masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan pelaku bisnis juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah terhadap publik mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar penduduk memiliki masa persiapan menuju pensiun, teristimewa terkait literasi keuangan serta perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang tersebut lebih lanjut panjang untuk pencairan kegunaan pensiun, pemerintah dengan dengan perusahaan kemudian karyawan perlu bekerja sebanding untuk memverifikasi pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang dimaksud memadai,” ujar Shinta pada keterangan resminya.
Kebijakan ini bukan juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang digunakan cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan kemudian strategi industri mereka. Organisasi yang dimaksud sedang melakukan ekspansi kegiatan bisnis tetap memperlihatkan dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan permintaan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keinginan kemudian strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana serta kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia perniagaan secara keseluruhan.
