JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang dimaksud diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta perwakilan menteri yang digunakan dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dimaksud dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, serta bahkan mengesampingkan profesional yang mana tiada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep dalam mana menteri-menteri yang diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tiada terikat dengan kepentingan partai, lalu cuma fokus pada keahlian dan juga pengalaman di dalam sektor yang mana merekan tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional serta teknokrat yang dimaksud berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk memverifikasi bahwa pemerintahan berjalan lebih besar efektif, transparan, dan juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, kemudian kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang tersebut menggambarkan negosiasi urusan politik yang tersebut transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika meninjau daftar calon perwakilan menteri yang mana dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih lanjut diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
