Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Komunikasi Jarak Jauh ke Era Prabowo-Gibran

JAKARTA – Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keadilan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk menguatkan layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya menggerakkan perkembangan sektor ekonomi digital Indonesia.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang tersebut sudah ada diadakan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di tempat Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden lalu Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Ya harus dilanjutkan, juga ini sudah ada bagus on the track harus dilanjutkan kemudian tambahan komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Diketahui, Kemenkominfo telah terjadi melakukan beberapa jumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui acara pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) dalam wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet pada Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di tempat indonesia.
“Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di area Indonesia),” tuturnya.
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan keadilan akses internet, khususnya pada wilayah 3T. Menurutnya, konstruksi akses internet tak diadakan semata-mata dalam Pulau Jawa, melainkan di area tempat terluar sekali pun.
“Tentunya harus di dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur lalu sebagainya. Ini adalah tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, lalu juga kompetensi yang mana harus dimiliki oleh warga pada Indonesia Timur, warga yang digunakan di area kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” ujar Anthony.






