Rawat Persatuan Paska Pilkada, BEM Unindra Ibukota Indonesia Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan
JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah terjadi sukses digelar. Ketegangan akibat pilihan kebijakan pemerintah pada pilkada mestinya juga mereda. Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra memacu rekonsiliasi kebangsaan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses urusan politik lima tahunan tak boleh menjadi ruang perpecahan serta disintegrasi pada masyarakat.
Wahid menyinggung tentang maraknya polarisasi yang tersebut berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan kebijakan pemerintah yang digunakan terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi keberadaan masyarakat, utamanya dalam kalangan akar rumput.
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, tidak kompetisi untuk memupuk permusuhan serta disintegrasi. Perbedaan pilihan kebijakan pemerintah tiada boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban juga persaudaraan, teristimewa pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Awal Minggu (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada hanya saja karnaval demokrasi yang dimaksud mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang tersebut terbangun, keakraban warga negara, kemudian rekonsiliasi, termasuk dalam Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan kebijakan pemerintah pada pemilihan kepala daerah DKI DKI Jakarta 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek kebijakan pemerintah pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti tambahan dewasa menyikapi kompetisi kebijakan pemerintah elektoral. Perbedaan pilihan urusan politik adalah kelaziman demokratis yang digunakan tiada perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi serta agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya sekali di area dunia nyata, ujaran fitnah serta kebencian akibat pilihan urusan politik juga menyebar di dalam linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.
